Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia akan menghapus
regulasi pembatasan usia atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Nasional
XIX-2016 di Jawa Barat. "Aturan itu (pembatasan usia atlet)
tidak akan berlaku lagi di PON Jabar. Forki ingin semua atlet potensial
dari daerah berlaga di PON, tidak perlu lagi ada pembatasan," kata
Ketua Umum PB Forki Hendardji Soepandji usai melantik kepengurusan Forki
Jatim periode 2012-2016 di Surabaya, Sabtu.
Regulasi
pembatasan usia atlet diterapkan PB Forki pada PON 2012 di Riau, yakni
maksimal 29 tahun untuk nomor kumite baik putra maupun putri, serta
maksimal 34 tahun pada nomor kata. Penerapan aturan tersebut
sempat menuai protes dari sejumlah provinsi, karena dianggap menjegal
peluang daerah untuk merebut medali emas. Namun, PB Forki tetap
menerapkan regulasi itu. "Penghapusan aturan itu permintaan
dari daerah-daerah dan PB Forki juga setuju. Apalagi, di ajang
internasional seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade, juga tidak
diterapkan aturan seperti itu," ujar Hendardji.
Ia tidak
terlalu khawatir jika penghapusan regulasi pembatasan usia atlet yang
berlaga di PON, bisa menghambat proses regenerasi atlet. "Justru
ini akan meningkatkan kompetisi dan persaingan dari para atlet. Kalau
memang ada karateka senior yang masih berkualitas, Forki akan terus
mendorongnya untuk berprestasi hingga ke level internasional, begitu
pula untuk atlet junior," tambahnya. Hendardji mencontohkan
karateka asal Jatim Umar Syarief yang kemampuannya tetap prima, kendati
usianya sudah mencapai 35 tahun. Peraih medali emas SEA Games 2011 itu
juga lama bermukim di Eropa untuk mengikuti berbagai kompetisi karate.Selain regulasi usia atlet, PB Forki mulai menerapkan aturan ketat terhadap wasit atau juri yang memimpin pertandingan karate, yakni dibatasi maksimal usia 60 tahun dan harus lolos tes psikologi. "Kami tidak ingin ada lagi kasus pelemparan kursi dari ofisial daerah seperti saat PON 2012, akibat wasit salah ambil keputusan. Nantinya kalau masih ada wasit yang bermasalah, Forki memberi sanksi. Begitu juga terhadap ofisial atau pelatih yang melakukan pelanggaran disiplin," tegasnya
